17

Des

Untag Surabaya akan Bina PTS Lain Agar Berstatus Unggul

SURABAYA | duta.co –  Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) akan menggelar forum Sarasehan “Transformasi Badan Penyelenggara dan PTS Menuju PTS Unggul Berkelas Dunia”, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan digelar sebagai ruang pertemuan bagi para penggerak PTS, tempat berbagi pengalaman, bertukar gagasan, dan menyusun langkah bersama menghadapi masa depan pendidikan tinggi yang kian kompetitif.

Dalam kegiatan ini ratusan pimpinan yayasan dan rektor PTS di Jawa Timur dijadwalkan hadir, memperkuat semangat kebersamaan dalam forum yang sarat makna ini.

Sarasehan tersebut menghadirkan tiga tokoh berpengaruh di dunia pendidikan tinggi nasional, Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng. (Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi), Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M. (Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur), dan Prof. Thomas Suyatno (Ketua Umum ABPPTSI–Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia).

Dalam forum ini, Prof. Khairul Munadi akan memaparkan arah kebijakan pemerintah terkait PTN-BH dan kehadiran perguruan tinggi asing di Indonesia, termasuk regulasi yang tengah disiapkan untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi nasional. Sementara itu, Prof. Thomas Suyatno akan menyuarakan aspirasi dan tantangan yang dihadapi PTS dalam menjaga keberlanjutan dan mutu pendidikan di tengah dinamika kebijakan.

Dari sisi wilayah, Prof. Dyah Sawitri akan menguraikan berbagai persoalan PTS di daerah, serta membantu membuka jalan terbaik melalui sinergi antara kampus, yayasan, dan pemerintah.

Ketua YPTA Surabaya, J. Subekti, S.H., M.M., menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap dinamika yang tengah dihadapi PTS. Menurutnya, beberapa kebijakan pemerintah akhir-akhir ini, seperti penerapan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), memang bertujuan meningkatkan otonomi dan mutu pendidikan tinggi negeri, namun di sisi lain juga memberi dampak langsung bagi PTS. “Momen ini sekaligus jadi wadah hearing antara PTS dengan pemerintah. Agar suara PTS lebih didengarkan,” ujar Subekti.

Selengkapnya